0
0
Pemerintah Indonesia menambah daftar negara yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan atau BVK. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 9 Juli 2026 melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 10 Tahun 2026. Penambahan ini bertujuan mendorong pariwisata, investasi, perdagangan, dan kerja sama internasional. Kebijakan juga mempertimbangkan asas timbal balik serta manfaat bagi Indonesia. Kazakhstan dan Belarus menjadi dua negara yang ikut masuk dalam daftar terbaru penerima fasilitas tersebut.
Selain Kazakhstan dan Belarus, pemerintah juga menambahkan beberapa negara dan wilayah lain sebagai penerima BVK. Daftar terbaru mencakup Brasil, Turki, Suriname, serta Makau sebagai wilayah administratif khusus. Warga dari negara-negara tersebut dapat memasuki Indonesia untuk tujuan kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatik dengan negara-negara mitra.
Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, M. Fadjroel Rachman, menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, bebas visa menjadi tonggak penting dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Kazakhstan. Kazakhstan sebelumnya telah lebih dahulu memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara Indonesia. Kebijakan timbal balik itu diyakini akan meningkatkan kunjungan wisata, investasi, dan perdagangan kedua negara. Pemerintah juga menilai kerja sama tersebut sejalan dengan penguatan hubungan Indonesia di kawasan Eurasia.
Meski demikian, fasilitas Bebas Visa Kunjungan hanya berlaku untuk tujuan tertentu sesuai peraturan keimigrasian. Wisatawan tetap wajib memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi mengingatkan bahwa bebas visa tidak dapat digunakan untuk bekerja atau kegiatan berbayar. Masyarakat asing juga harus mematuhi batas waktu tinggal yang telah ditentukan. Pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan ini dengan mempertimbangkan keamanan, manfaat ekonomi, dan prinsip timbal balik.
