0
0
Bebas Visa Kunjungan Indonesia kini diterapkan lebih selektif bagi warga negara asing yang ingin memasuki Tanah Air. Pemerintah mempertimbangkan prinsip timbal balik, manfaat, keamanan, pariwisata, ekonomi, dan investasi dalam menentukan negara penerima fasilitas. Kebijakan tersebut berbeda dibandingkan masa sebelum pandemi, ketika cakupan bebas visa Indonesia jauh lebih luas.
Pemerintah kemudian memperluas daftar melalui Permenimipas Nomor 10 Tahun 2026. Enam subjek baru ditambahkan, yakni Turki, Brasil, Peru, Kazakhstan, Makau, dan Belarus. Peraturan tersebut diundangkan pada 9 Juli 2026 dan menggantikan Permenimipas Nomor 10 Tahun 2025. Penambahan dilakukan setelah evaluasi lintas kementerian terhadap berbagai aspek kebijakan keimigrasian.
Bagi turis asing yang tidak memperoleh fasilitas tersebut, perjalanan ke Indonesia bukan berarti tertutup. Mereka tetap dapat menggunakan skema visa sesuai ketentuan dan kewarganegaraan masing-masing. Sementara itu, pemegang bebas visa memperoleh izin tinggal maksimal 30 hari. Izin tersebut tidak dapat diperpanjang atau dialihkan menjadi jenis izin tinggal lainnya.
Pemerintah menilai selektivitas diperlukan agar kebijakan keimigrasian memberikan manfaat nyata bagi Indonesia. Prinsip resiprokal juga menjadi pertimbangan penting dalam pemberian fasilitas bebas visa. Pemerintah ingin negara penerima memberikan kemudahan serupa kepada pemegang paspor Indonesia.
Namun, kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia juga berkaitan dengan target pertumbuhan pariwisata. Kajian pemerintah menunjukkan kemudahan visa berpotensi meningkatkan kunjungan dan devisa wisatawan mancanegara. Karena itu, pemerintah menghadapi tantangan menyeimbangkan kemudahan wisata dengan keamanan serta manfaat ekonomi nasional.Informasi tambahan rekomendasi slot gacor situs AYAMTOTO
