0
0
Ribuan warga di Swiss dilaporkan memilih keluar dari keanggotaan gereja resmi untuk menghindari kewajiban membayar pajak gereja atau church tax. Fenomena tersebut ramai dibahas di media sosial dengan narasi “murtad demi lolos pajak”. Namun, keputusan itu berkaitan dengan status keanggotaan gereja yang diakui negara, bukan kewajiban membayar seluruh jenis pajak. Sistem tersebut hanya berlaku di sejumlah kanton atau wilayah di Swiss.
Swiss menerapkan church tax kepada warga yang masih tercatat sebagai anggota gereja resmi, seperti Gereja Katolik dan Gereja Protestan. Besaran pajaknya bervariasi, umumnya sekitar satu hingga tiga persen dari penghasilan, tergantung aturan di masing-masing kanton. Warga yang secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaan gereja tidak lagi dikenai pungutan tersebut. Selain faktor pajak, sebagian warga juga keluar karena alasan sekularisasi dan menurunnya keterikatan dengan lembaga keagamaan.
Data Swiss Pastoral Sociology Institute menunjukkan sebanyak 67.497 orang keluar dari Gereja Katolik sepanjang 2023. Sementara itu, 39.517 orang meninggalkan Gereja Protestan pada periode yang sama. Secara keseluruhan, hampir 100 ribu warga Swiss mengakhiri keanggotaan mereka di gereja selama 2023. Kanton Basel-Stadt menjadi wilayah dengan tingkat pengunduran diri tertinggi karena proses administrasinya relatif lebih mudah.
Meski banyak diberitakan sebagai fenomena “murtad demi pajak”, para pengamat menilai alasan warga tidak semata-mata dipicu beban finansial. Perubahan pandangan terhadap agama, meningkatnya tren sekularisme, dan berbagai persoalan internal gereja juga menjadi faktor yang mendorong warga keluar dari keanggotaan resmi. Dengan demikian, narasi bahwa warga berpindah keyakinan hanya untuk menghindari pajak tidak sepenuhnya menggambarkan situasi yang sebenarnya.
